Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Provinsi Bali.

Adanya anggapan bahwa MK telah mengubah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 terkait kewenangannya dan pelaksanaan pemilu/pilkada, serta adanya indikasi inkonsistensi putusan tersebut terhadap dua putusan MK sebelumnya.

Mendes PDT Yandri Susanto menyerahkan secara simbolis 326 Akta Notaris Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Pendopo Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu (2/6/2025).

Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN), dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.

Pernahkan Anda tiba-tiba merasa “mentok” saat berpikir keras? Sebuah studi terbaru mengungkap bahwa mental fatigue atau kelelahan mental bukan sekadar rasa capek biasa

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jeddah, Arab Saudi.

Lestari Moerdijat: Wujudkan Sistem Pendidikan yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Komisi VI DPR RI berkaitan dengan Danantara dalam pengelolaan BUMN. Sementara itu Komisi XI DPR RI memiliki kaitan dengan Danantara mengenai pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi, guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi.

Putusan MK ini kita bandingkan dengan putusan MK sebelumnya terkesan kontradiktif, karena sebelumnya pada 2019 MK memberikan putusan yang dalam pertimbangan hukumnya, memberikan guidance kepada pembentuk undang-undang untuk memilih satu dari enam model keserentakan pemilu.