Artinya, usulan BNPT untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah di seluruh Indonesia bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar membuat keputusan untuk mengontrol dan mengawasi tempat tempat ibadah.

Wacana itu tidak sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan karenanya tidak harus membebek ketentuan negara lain. Apalagi konstitusi yang berlaku di Indonesia tegas menghormati pelaksanaan ajaran Agama sebagai bagian dari HAM.

Komisi VIII DPR RI mendukung wacana Ibadah Haji sekali dalam seumur hidup. Jika kebijakan ini dilakukan, maka antrean keberangkatan haji dapat berkurang sekaligus memberi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan Ibadah Haji.

Terima Kunjungan DKM Penerima Bantuan Kemenag, HNW : Tempat Ibadah Harus Mencerdaskan Umat

Tempat ibadah itu merupakan tempat yang seharusnya dipergunakan untuk ibadah, bukan untuk membahas dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya politik praktis atau dipergunakan untuk kampanye.

Perbaikan manajemen pelayanan ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan dakwah MUI DKI Jakarta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Pemerintah untuk segera mengevaluasi proses penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Banyak hal yang dibicarakan, yang pertama mengenai permasalahan utama, mengenai penyelenggaraan ibadah haji, bagaimana yang sekarang dan ke depan.

Ketua Umum PKB itu baru saja pulang dari ibadah haji di tanah suci dan langsung kedatangan tamu dari sahabat koalisinya tersebut.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie mengutarakan beberapa hal yang perlu dievaluasi secara serius untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.