Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari dengan hukuman 9 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Yayasan MyAQSA Malaysia telah mengumpulkan bukti dan pernyataan saksi untuk diajukan ke jaksa penuntut Internasional Criminal Court (ICC)

Itu di-endorse oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang memutuskan

Calon Jaksa Agung di pemerintahan Presiden Jokowi jilid II menjadi salah satu posisi yang disorot. Banyak opsi yang ditawarkan, namun yang paling mengemuka adalah harus non partisan.

Jaksa Agung dinilai telah melanggar perbuatan hukum. Hal itu terkait pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) atas pemecatan Chuck sebagai PNS.

Calom Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Johanis Tanak mengklarifikasi soal adanya dugaan intervensi dari Jaksa Agung terkait penanganan kasus.

Partai NasDem tidak masalah jika Presiden Jokowi segera mengganti Jaksa Agung. Ia mempersilakan Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk menentukan jaksa agung.

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut General Manager Komersial PT Humpuss Transportas Kimia (HTK) Asty Winasti dua tahun penjara.

Partai NasDem tampak terlihat malu-malu kucing alias mau tapi malu untuk menyatakan keinginannya atas posisi Jaksa Agung.

Jaksa agung semestinya dari figur yang benar-benar independen dan memiliki rekam jejak baik dan bersih.