Demi kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, maka aturan Presidential Threshold atau Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, seperti tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seharusnya dihapuskan.

Penerapan PT, bertentangan dengan rights to candidacy dan pemenuhan hak memilih. Sebab, PT bertentangan dengan kesetaraan parpol dalam pemilu. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan jika PT tidak relevan dengan sistem pemilu serentak.

Amandemen konstitusi yang dilakukan pada periode 1999-2002, dinilai Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, sebagai sebuah kecelakaan konstitusi.

Saya percaya pemerintah sudah menyiapkan strategi pendekatan diplomasi yang efektif untuk menarik perhatian dan minat negara anggota G20 dalam membantu pembiayaan IKN. Modal presidensi G20 harus menjadi solusi bagi keputusan pemerintah dalam merelokasi IKN.

Komite I DPD RI menilai saat ini di berbagai daerah masih terjadi persoalan tata ruang. Adanya kegiatan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam perwujudan ketahanan pangan nasional. Padahal sejak 25 tahun lalu, Indonesia sudah memiliki UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurutnya, ada dua opsi yang dapat dilaksanakan sebelum adanya Gubernur terpilih untuk masing-masing provinsi baru. Pertama, penunjukan karteker gubernur (penjabat gubernur). Kedua, perpanjangan masa jabatan gubernur dalam masa persiapan pemerintahan pada wilayah pemekaran baru atau Daerah Otonom Baru (DOB).

Kita apresiasi semakin banyak lembaga yang ikut berpartisipasi. Tetapi saya mengingatkan agar LPH ini jangan berorientasi pada bisnis.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Pulau Untung Jawa yang menjadi Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia. LaNyalla berharap kapasitas Pulau Untung Jawa dapat terus ditingkatkan.

Raja Sumedang Larang, Paduka Yang Mulia HRI Lukman Soemadisoeria, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Kantor DPD RI Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (21/1).