KPK diminta untuk menindaklanjuti keterangan yang akan disampaikan mantan Ketua DPR Setya Novanto soal aliran dana kasus dugaan korupsi e-KTP kepada sejumlah anggota DPR.

Komnas HAM diminta untuk kembali menggenjot kinerjanya untuk kepentingan publik. Karena pekerjaan Komnas HAM adalah kebutuhan dasar warga negara.

Pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB), Provinsi Pulau Sumbawa diminta untuk segera direalisasikan. Hal itu untuk memperluas pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.

Bagi yang aktif menjadi tim sukses atau ikut berkompetisi pada Pilkada, Pileg, dan Pilpres diminta berhenti atau nonaktif jadi wartawan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar tidak terpengaruh dengan kisruh internal Partai Hanura dalam melakukan verifikasi faktual partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Masyarakat diminta agar tidak mudah berpikir negatif terkait sejumlah mobil mewah dan harta kekayaan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sebab, Bamsoet memang sudah kaya sebelum menjadi anggota DPR.

Partai Golkar diminta agar tidak sesuka hati keluar dari Pansus Angket DPR tentang KPK. Sebab, Pansus Angket KPK terbentuk atas permintaan Fraksi Partai Golkar.

Gagalnya pencalonan Siswandi karena terganjal syarat mahar miliaran rupiah yang diminta kader PKS.

Pejabat pemerintah baik yang duduk di Kabinet Kerja diminta untuk mensosialisasikan kinerja konkret Presiden Jokowi.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto diminta untuk mengungkap sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Hal itu menanggapi permohonan Novanto untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP.