Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar tidak terpengaruh dengan kisruh internal Partai Hanura dalam melakukan verifikasi faktual partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Masyarakat diminta agar tidak mudah berpikir negatif terkait sejumlah mobil mewah dan harta kekayaan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Sebab, Bamsoet memang sudah kaya sebelum menjadi anggota DPR.

Partai Golkar diminta agar tidak sesuka hati keluar dari Pansus Angket DPR tentang KPK. Sebab, Pansus Angket KPK terbentuk atas permintaan Fraksi Partai Golkar.

Gagalnya pencalonan Siswandi karena terganjal syarat mahar miliaran rupiah yang diminta kader PKS.

Pejabat pemerintah baik yang duduk di Kabinet Kerja diminta untuk mensosialisasikan kinerja konkret Presiden Jokowi.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto diminta untuk mengungkap sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Hal itu menanggapi permohonan Novanto untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP.

Organisasi berita Hadashot diminta membayar 15.000 dolar untuk rekaman audio tersebut, meskipun sejumlah organisasi berita menolak untuk membayarnya.

Aparat keamanan, baik Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) diminta agar tidak melakukan penghitungan hasil Pilkada 2028 dan Pemilu 2019 mendatang.

Memasuki tahun politik, seluruh calon presiden (Capres) yang akan bertarung dalam arena Pilpres 2019 diminta untuk adu ide dan gagasan di seluruh daerah Indonesia.

Permintaan dokumen itu setelah Ali Sadli ditangkap KPK.‎‎ Namun, istri Ali saat diminta mengatakan bahwa dokumen tersebut telah dimusnahkan.‎