Tanggal 1 Desember 2025 rapat kerja pembahasan tingkat satu atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Penyesuaian Pidana.

Ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi.

Penyesuaian dilakukan untuk memberikan satu standar pemidanaan yang konsisten secara nasional.

Yang jelas RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku.

Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI memastikan bakal mengawal proses Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta.

Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) tahap kedua untuk dilanjutkan ke Baleg.