HUT ke-80 Bhayangkara diharapkan menjadi momentum bagi Polri memperkuat pelayanan yang humanis sekaligus memahami penerapan KUHP dan KUHAP baru.

aparat juga diminta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur yang memenuhi

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi UU.

Perpres ini harus menjadi instrumen nasional untuk mempercepat implementasi KUHP dan KUHAP baru melalui penetapan BAPAS

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komisi II DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik.

Pimpinan DPR menegaskan DPR RI siap membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara hati-hati dan terbuka.

Saya juga sudah meminta agar Komisi II lebih berhati-hati dalam menyusun perubahan Undang-Undang Pemilu supaya tidak kembali digugat di Mahkamah Konstitusi.