Kejadian bobolnya data-data pribadi rakyat Indonesia terus berulang dan seperti tidak ada pencegahan dan tindakan hukum yang bisa mencegah kejadian berulang. Kali ini data paspor penduduk Indonesia dibobol dan dijual oleh Bjorka sejumlah total 34.900.867 nama pengguna paspor dengan banderol 10.000 USD atau sekitar Rp150 juta.

Kepercayaan yang telah diraih oleh Pemerintah China jangan sampai tercerderai oleh langkah-langkah yang merusak kepercayaan dunia Islam. Mesjid di desa Najiaying merupakan warisan budaya dan keagamaan yang harus dihormati.

Anggota DPR RI Sukamta secara resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. Acara pelantikan langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Kejadian ini tidak boleh terulang kembali karena sangat merugikan bagi nasabah dan bank baik secara materi maupun non-materi. Kepercayaan publik kepada Bank BSI harus dikembalikan. Sistem keamanan Bank BSI harus diperbaiki.

Pertama, permasalahan di hulu mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi jika bekerja di luar negeri. Jumlah lowongan kerja di dalam negeri Indonesia minim, sehingga banyak WNI yang tergiur bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi.

Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil.

Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera turut berduka atas musibah gempa yang melanda Turki, semoga kerusakan dan dampak gempa lainnya bisa segera tertangani.

Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al Quran oleh politisi sayap kanan Swedia ini. Tindakan keji ini jelas melukai hati umat Islam di seluruh dunia.

Lembaga PDP akan menentukan level kesetaraan dari hukum PDP Indonesia dengan negara atau kawasan lain seperti kesetaraan yang diatur oleh GDPR Eropa. Kesetaraan ini akan berpengaruh terhadap kemudahan pelindungan, transfer data internasional.

Wacana penempatan TNI di jabatan sipil bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman Orde Baru yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan.