Silakan teknisnya dikonsultasikan dengan pelaksana. Untuk urusan rumah layak huni bisa langsung ke PKP, sementara program lainnya akan dikoordinasikan sesuai bidang masing-masing. Harapan kita, masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun depan

Berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM.

KPK mengungkap modus pengaturan jangka waktu bayar pelunasan yang dibuat mepet bagi para calon jemaah haji khusus yang telah mengantre sebelum 2024.

Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka (pengemudi ojol) dipotong 15+5, 5 persen itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di dalamnya sudah ada asuransi.

Pelaksanaan uji kelayakan didasarkan pada daftar nomor urut peserta, yang diperoleh masing-masing 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA, dalam amplop tertutup yang disediakan Komisi III DPR RI.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pengurus untuk membangkitkan Karang Taruna di wilayah masing-masing. Mensos menekankan Karang Taruna menjadi salah satu pilar sosial.

Dan kita semua punya tugas untuk menjaga tanggung jawab masing-masing, untuk mengendalikan situasi, untuk memberikan perspektif positif kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota keluarga, lingkungan, komunitas, agar negara ini hanya bisa dibangun dengan kondisi yang baik, kondisi yang aman.

Menuntut agar baik Kapolri maupun Kapolda Metro Jaya mundur dari jabatan masing-masing. Sebagai puncak struktur kepolisian yang komandois, kejadian seperti ini, lebih dari cukup untuk jadi dasar bagi Kapolri dan Kapolda meletakan jabatan. Kapolda dan Kapolri adalah jabatan puncaknya.

Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara anggotanya.

Menurut Santoso, selama ini tidak ada definisi yang jelas terkait implementasi 20 persen anggaran pendidikan. Sebelumnya, diyakini bahwa persentase itu masing-masing menjadi kewajiban pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD.