Pengetatan dan pelonggaran mobilitas bukanlah kebijakan yang tidak konsisten, namun hal itu adalah cara untuk menemukan kombinasi terbaik antara kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Arifin menjelaskan, personel Satpol PP akan bersinergi dengan TNI/Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di lapangan mendukung pengendalian dan pengawasan ketertiban umum berkaitan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dengan sistem Ganjil Genap.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Sebab kondisi wabah pandemi yang belum juga usai, ditambah kebijakan yang membatasi mobilitas, membuat banyak orang tertekan.

Upaya ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dibantu oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, untuk mengatur mobilitas warga, mengurangi mobilitas warga.

Polda Metro Jaya kembali berlakukan secara terbatas kebijakan pengaturan nomor polisi ganjil genap bagi kendaraan roda empat kembali pada 12-16 Agustus guna pembatasan mobilitas.

Pada periode PPKM Darurat diberlakukan, mobilitas masyarakat di masa tersebut menurun, dan begitu juga aktivitas di ruas jalan tol milik Jasa Marga Group.

Euforia terhadap pelonggaran di sejumlah sektor mulai terlihat, meski sejatinya kebijakan PPKM level 4 adalah untuk membatasi mobilitas orang demi mencegah penularan Covid-19.

PPKM diperpanjang, jalur penyekatan mobilitas tetap akan dipertekat oleh Polda Metro Jaya

Pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19. 

Jajaran yang bertugas menjaga kawasan perbatasan diminta lebih efisien, untuk menyortir mobilitas warga yang diperbolehkan maupun yang tidak diprioritaskan untuk melintas.