Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” politik untuk biaya kampanye.
Supaya kita menyelamatkan institusinya. Jangan sampai nanti merembet, nanti orang distrust kepada penyelenggara pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada pemilu. Jadi harus diambil tindakan tegas soal itu.
Ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi PBB memperkuat identitas bangsa dan menunjukkan penghargaan global terhadap Indonesia. Ini menjadi kebanggaan buat saya pribadi dan bagi lembaga DPR.
Ada informasi yang kami terima tetapi ini masih penyampaian saja, kami belum melakukan telaah ke lapangan dan rapat dengan para ahli bahwa lengkungan yang dibuat oleh pelaksana jalur LRT ini tidak sesuai dengan anjuran.
Komisi III DPR RI mendukung Kemenkumham untuk menciptakan Pemilu 2024 yang bersih, aman, damai, dan tertib melalui peran Kemenkumham di seluruh bidang dan pelaksanaan layanan publik secara transparan dan profesional.
Dihadapan kita, selain Menteri Hukum dan HAM, ada Wamenkumham. Apa ada yang tidak tahu status beliau. Oleh semua pihak, diketahui statusnya tersangka.
Kita akan membuat posko pengaduan di mana kalau masyarakat melihat TNI tidak netral bisa diadukan ke posko tersebut. Kemudian seluruh prajurit sudah kami berikan buku saku khususnya di angkatan darat.
Artinya dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut.
Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023 senilai Rp 1,3 triliun.
Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, serta Menteri Luar Negeri RI, atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut