Berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?.

Untuk itu, kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Badan Legislasi DPR RI.

Dan memang saya dengar pemerintah antisipasi wabah monkeypox. Jadi, kami akan bersama, bersinergi untuk pencegahannya dan antisipasinya.

Di PKB belum ada keputusan sampai hari ini untuk mengalihkan dukungan, kami awalnya (memberikan dukungan) ke Anies Baswedan, lalu karena ada perubahan cuaca akhirnya kami mendukung pasangan yang didukung oleh KIM Plus dan sampai hari ini belum berubah.

Kami juga memberikan perlindungan medis, psikologi dan psikososial. Nah hal-hal seperti itu memang kami lakukan namun begitu kami tetap memberikan syarat formil dan materil yang harus dipenuhi kalau memang ada laporan untuk menetapkan status terhadap saksi tersebut.

Terkait pembagian 50:50, terus terang saya tidak mengetahui. Saat kami diskusi, salah satunya adalah berkaitan dengan kepadatan di Mina, tetapi akhirnya sudah diputuskan 50:50.

Kemudian biasalah dalam dinamika yang berlangsung, tapi yang penting pada ending-nya toh akhirnya Airin bersama wakil cawagubnya bersama kami (PDIP).

Sejak 6 November 2023 dalam Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, ketika kami mendapat informasi awal terkait kuota tambahan ini, meski belum ada kepastian jumlahnya. DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan ini diprioritaskan buat lansia reguler.

Kami lihat di dalam beliau ketika memimpin rapat ada potongan video viral dan ramai di perbincangkan bahwasanya beliau melalukan sebagai pimpinan kesewenangan tidak memberikan izin kepada salah satu anggota untuk berbicara lebih.

Tradisi di DPR. Kalau ada demonstrasi, kami harus menerima dan menemui demonstran.