Pemerintah harus tegas menindak siapapun yang coba menyalagunakan kuota BBM dan LNG ini. Kalau tidak diperketat bisa mengancam keamanan persediaan BBM dan LNG kita.

Yang kita harapkan pemerintah mengembangkan diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat dll. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi. Sehingga kita dapat menikmati nilai tambah yang tinggi dari komoditas nikel tersebut.

Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus.

Bila memang tidak layak jangan dipaksakan. Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung. Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus fokus meningkatkan kinerja inovasi Indonesia melalui penataan lembaga dan pengembangan program yang komprehensif.

Menurut anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pihaknya sangat sepakat dengan berbagai usulan terkait kenaikan besaran royalti batu bara, terutama untuk batu bara ekspor. Sementara, besaran royalti batubara bagi kebutuhan domestik, baik untuk pembangkit listrik PLN maupun hilirisasi, usul Mulyanto, tetap tidak ada kenaikan.

PKS minta Pemerintah menyampaikan kemajuan produksi vaksin Merah Putih ini ke publik secara reguler. Masyarakat ingin tahu perkembangan uji klinis dan persiapan produksi vaksin hasil inovasi anak bangsa tersebut.

Pemerintah seharusnya bisa lebih fokus memprioritaskan target vaksinasi Covid-19 sebanyak 90 persen populasi ketimbang membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pertamina tidak bisa mengambil keputusan sepihak dengan menghentikan penjualan BBM jenis premium di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pertamina harus menjelaskan dasar hukum terkait pengambilan keputusan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, tanpa dukungan inpres, target elektrifikasi itu sekedar janji manis atau lip service yang ujungnya tidak dapat direalisasikan.