Bisa cepat saja sebetulnya. Jadi sekarang setelah diterbitkannya Kepres tentang pemberhentian Saudara Hasyim, itu kemudian bisa menjadi dasar pemerintah untuk meminta DPR untuk segera memproses penggantian antarwaktunya Saudara Hasyim.

Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda.

 Kalau dilihat dari polanya, publik pasti tau bahwa ada muatan kepentingan di balik pembentukan ini. Salah satunya mungkin muatan politis

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan DPR bersama pemerintah telah menyepakati bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti bahwa proses transisi energi Indonesia bukanlah hal yang sederhana.

Komisi X DPR RI menyoroti rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang mengusulkan GBK menjadi proyek strategi nasional (PSN) di tahun 2025.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2004 menyepakati RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) disahkan menjadi RUU Inisiatif Usul DPR.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, harus konsisten memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas.

DPR AS Gelar Pemungutan Suara RUU yang Didukung Trump soal Hak Pilih non-Warga Negara