Tidak ada gunanya merevisi kebijakan tersebut di ujung rezim pemerintahan sekarang ini. Karena yang akan melaksanakan target dalam KEN ini Pemerintah periode berikutnya.

Ketua DPR AS Hadapi Tentangan Rekan Separtainya saat Hindari Shutdown

Yang lebih kita sarankan adalah perbanyak pelibatan masyarakat di dalam kegiatan mitigasi tersebut melalui anggaran bagi hasil hutan. Karena, anggaran bagi hasil hutan yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota yang diusulkan Menteri KLHK bisa digunakan secara khusus oleh kabupaten kota dalam rangka menangani kebakaran sampah TPA maupun kebakaran hutan dan lahan.

Syukur puji Tuhan kita sudah sampaikan undangan kepada Beliau, dari pertemuan tadi, beliau memberikan pesan yang sangat luar biasa bahwa momentum Natal DPR ini mari kita jadikan sebagai momentum merawat kerukunan umat beragama dan merawat Indonesia.

Padahal sebetulnya kalau kita lihat sekarang persaingan usaha di bidang online itu sangat sekali perlu diawasi oleh KPPU dan perlu masuk ke dalam salah satu amandemen (revisi) undang-undang KPPU ke depan.

Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan nelayan adalah harga patokan ikan, yang dipatok dalam keputusan Menteri KKP terlalu tinggi. Padahal harga ikan real-nya itu biasanya jauh lebih rendah sehingga pungutan yang dikenakan kepada nelayan menjadi lebih tinggi dari real pendapatan mereka.

Apa yang sedang dialami oleh BEM UI, termasuk ketuanya adalah lonceng bagi demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Ketika langkah kritis yang dilakukan berbuah adanya intimidasi, hal itu semakin menunjukan bahwa demokrasi kita sedang terancam.

Jika visi dan misi dari kelima calon nantinya dapat dijalankan, maka KPPU akan benar-benar menjadi instansi yang memiliki taring.

Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian dan ketahanan pangan nasional, saya menyetujui ABT sebesar Rp 5,82 triliun Rupiah dan mengusulkan peningkatan lebih lanjut untuk tahun depan, kalau perlu tahun 2024 mendapat tambahan anggaran minimal Rp10 T.

Mantan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dari Fraksi Gerindra itu berpeluang dipanggil dan diperiksa KPK.