Dalam kunjungannya ke PT Chevron Pacific Indonesia, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu menanyakan teknologi Chemical EOR (Enhanced Oil Recovery) yang sudah didanai APBN namun belum diimplementasikan oleh Chevron.

LPDUK juga harus fokus pada pengelolaan dana non APBN secara akuntabel dan transparan.

Rapat Paripurna DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (RAPBN 2018) menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  2018 (APBN 2018).

Rapat Paripurna DPR RI (25/10/17) mengesahkan APBN 2018 yang ditetapkan Rp 2.220,9 triliun. Lebih tinggi dari APBN 2017 senilai Rp 2.080,45 triliun, dan dari APBNP 2017 senilai Rp 2.133,29 triliun.

Dan bagaimana anggaran untuk masing-masing kementerian? berikut ini 10 peringkat Kementerian dan 10 Lembaga yang kantongi anggaran terbanyak tahun 2018.

Untuk meningkatkan APK Indonesia yang masih kalah dari Malaysia dan Singapura, tidak cukup hanya mengandalkan APBN, tapi juga perlu peran swasta.

Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Perdagangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.534.508.009.000.

Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merevitalisasi Stadion Manahan layaknya Stadion Senayan. Komisi X juga bersedia mendukung revitalisasi stadion tersebut dalam penganggarannya masuk di APBN 2018.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dinilai sedang mengkhawatirkan.