Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua DPR AS Hindari Shutdown, Partai Republik Garis Keras Bakal Berontak Lagi

Tidak Turuti Keinginan Republik untuk Shutdown, Ketua DPR AS Terancam Dipecat

RUU Pendanaan Sementara Disahkan oleh DPR, Amerika Terhindar Shutdown

Cegah Shutdown, Kongres AS Gelar Pemungutan Suara pada Menit Akhir

Tiga Hari Lagi Amerika Shutdown karena Kehabisan Dana Operasional

Terancam Shutdown karena Kehabisan Dana, Pertikaian di Kongres AS Belum Reda

Kongres Belum Loloskan RUU Pendanaan Sementara, Operasional Wahington Terancam

DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN TA 2024 menjadi Undang-Undang.

Kewenangan khusus Otorita IKN bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fraksi PKS menilai kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita IKN berpotensi menjadikan otorita tersebut memiliki kewenangan yang bersifat mutlak yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.