Kami ingin RUU Kelautan ini rasional. Saya dan rekan-rekan memiliki semangat (agar) ke depannya RUU ini nanti bisa teraplikasi dengan baik. Lembaga (DPR) ini membutuhkan masukan, saran, dan kritik untuk bicara revisi (UU Kelautan versi lama) supaya RUU Kelautan jadi faktual pada saat diaplikasikan.

Ketika undang-undang ini begitu banyak mengatur kepentingan orang, kami tidak boleh tergesa-gesa.

Kongres AS Mengesahkan RUU Pendanaan Sementara untuk Cegah Penutupan Pemerintahan

Jadi secara kelembagaan harus kita pertegas supaya tidak ada dispute di sini. Ini kalau terjadi dispute di sini akan terjadi, ada lagi ego lembaga ini yang berbahaya dalam undang-undang ini.

(RUU DKJ) mesti dibahas di masa sidang ini, karena harus diketok selesai sebelum 15 Februari. Sementara tanggal 6 (februari) kita sudah reses lagi, jadi dari sekarang sampai tanggal 6 Februari akan dibahas. Pasal-pasal kontroversi akan dibuka akan dibuka ke publik dan kami berharap itu bisa dijaga bersama, termasuk kita tolak bahwa Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden.

Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas dari naskah akademik ini sebenarnya sejalan dengan semangat untuk memperkuat apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan yang disebut dengan meaningful public participation.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak penyusunan di Baleg itu semua pihak terkait yang mengikuti dari awal undang-undang itu sudah diajak, baik saat pembahasan penyusunan di Baleg dan pada saat setelah penyusunan disahkan di Paripurna menjadi undang-undang inisiatif DPR RI, dibahas lagi oleh Komisi IX.

RUU Perampasan Aset dinilai sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

Surya Paloh perintahkan Fraksi NasDem di DPR RI untuk menolak klausul dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tersebut

Apalagi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah khusus, Gubernur Jakarta akan memiliki kewenangan yang lebih daripada daerah otonom lainnya. Kewenangan yang besar seharusnya patuh pada asas demokrasi.