Meski tanpa dihadiri pihak PT. PLN Persero, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR sepakat untuk tetap menjalankan agenda rapat yang telah dijadwalkan. Mengingat agenda pembahasan rapat yang sangat penting.

JMAK menduga korupsi itu terjadi sejak adanya kontrak proyek PLTD

Sistem pembelian bermasalah yaitu take-or-pay dimana PLN harus membayar listrik yang dihasilkan oleh penyedia listrik swasta.

Eni menyampaikan listrik menjadi aspek utama dalam menunjang produktivitas masyarakat.

Keuntungan perusahaan pelat merah tersebut mengalami penurunan drastis 70,8 persen

Eni menekankan pemerintah memberikan pelayanan yang tepat sasaran sebagaimana penyesuaian tarif pada setiap kategori pelanggan

Penyediaan LTSHE ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik

Pembangkit ini pun berfungsi sebagai pemikul beban dasar (base load) dengan Availibility Factor sebesar 80% per tahun.

Dibutuhkan keberanian untuk bisa mewujudkan program elektrifikasi 35 ribu Megawatt.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kembali menerima surat terbuka dari warga. Kali ini datang dari warga, Tomuan Holbung, Sumatera Utara yang mengeluh lantaran sampai kini belum mendapatkan aliran listrik