Kuasa hukum terdakwa Dimas Werhaspati, Patra M Zein menyatakan JPU tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap kliennya hingga proses persidangan sejauh ini.

Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Rencananya minggu depan hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja.

Ruang siber kita sudah menjadi ruang bermain dan belajar bagi anak-anak. Negara harus hadir memberi perlindungan.

Dewa Penolong yang kami sendiri tidak pernah prediksi akan endingnya seperti itu, yang kami bayangkan itu adalah SK (rehabilitasi/pemulihan nama baik).

SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena dalam AD/ART KADIN tidak ada mekanisme perpanjangan pengurus tanpa melalui musyawarah atau pembentukan.

Komisi X DPR menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi hukum terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Keputusan Pak Presiden baik dan tepat. Akan menjadi lebih baik jika kemudian juga dibantu untuk mengganti biaya selama pengurusan persoalan hukum.

BPKH menyatakan menghormati serta mendukung seluruh proses hukum oleh KPK mengenai layanan pendukung haji.