Ketua MPR: Kehadiran Paus Fransiskus Sebuah Kehormatan dan Penghormatan Terhadap Indonesia

Saya lihat di tingkat pemerintah ini yang tidak kompak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyebut rencana tersebut akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2025. Tetapi Menteri Teknis mewacanakan waktu implementasi yang berubah-ubah.

Kalau BPKH pasti enggak salah, karena dia hanya juru bayar. BPKH hanya memastikan alur transaksinya saja.

Sidang etik akan digelar setelah PTUN Jakarta menolak gugatan Nurul Ghufron.

Gugatan itu diputus oleh Irvan Mawardi selaku Hakim Ketua

Dia memerinci dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun itu, anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16 persen dari usulan, Mabes TNI sebesar Rp11,17 triliun atau terdukung 26,26 persen dari usulan.

Berikut kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?.

Surat tersebut diduga memuat soal jumlah kuota jemaah haji yang berbeda dengan hasil kesepakatan dalam rapat antara pemerintah bersama DPR RI.

Pemerintah Indonesia wajib memfasilitasi Misa Akbar tersebut ya dan bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, tertib, damai, dan tidak ada kendala apapun.