Mereka ialah pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir kali dilaporkan kepada KPK pada 29 Maret 2021.

Golkar, lanjut Adies Kadir, akan mendalami lebih dulu terkait penahanan salah satu kadernya tersebut sebelum mengambil langkah-langkah ke depan.

Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Muddai Madang sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Mantan anak buah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu akan menjalani hukuman sembilan tahun penjara.

Sayang jika potensi Novel Baswedan Cs dalam pemberantasan korupsi tidak dimanfaatkan secara positif

KPK minta publik bisa memanfaatkan saluran Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa serta merta memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

KPK tidak bisa sembarangan mengubah isi LHKPN pejabat. Sebab, KPK tidak mengetahui pasti total kekayaan dari setiap pejabat di Indonesia.

Hal itu didalami lewat mantan Bagian Accounting PT Kuala Persada Papua Nusantara Adrian pada Senin, (13/9).