Prasetyo seharusnya mendorong KPK membongkar jaringan mata rantai gratifikasi dalam Lembaga Rencana Penuntutan yang saat ini ditangani KPK

KPK telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya yang juga petinggi PT Inersia, Indung.

KPK masih terus mendalami kasus dugaan gratifikasi  Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti, Riau. Saat ini, penyidik KPK mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua Komisi VII DPR, M Nasir.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun diduga menerima suap hingga miliaran Rupiah terkait kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 serta kasus penerimaan gratifikasi.

KPK mencegah seorang swasta bernama Jora Nilam Judge bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir terkait aliran suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI Bowo Sidik Pangarso.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku menerima gratifikasi berupa uang US$ 30 ribu dari pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Nasir sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat penegak hukum lainnya diminta tak perlu ragu untuk mengusut dugaan gratifikasi mantan Sekretaris BUMN Said Didu.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Nasir terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.