Paradigma yang dilakukan Kemnaker saat ini adalah perubahan organisasi yang mengedepankan fungsional dibandingkan struktural.

Pancasila sudah memberi panduan kepada setiap warga negara bagaimana harus bersikap dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang terdiri dari berbagai suku, agama dan bahasa ini.

Deretan RUU yang sudah disepakati masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) juga harus konsisten menjadi prioritas untuk diproses menjadi undang-undang.

Putusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang mulai berlaku tahun 2022 itu bersifat tetap dan harus dilaksanakan untuk semua daerah.

Agar kompetensi tukang bangunan diakui dan dapat bersaing dengan tukang negara lain maka harus memiliki sertifikasi.

Jaminan Sosial merupakan hak setiap orang dan setiap pekerja, termasuk para tukang bangunan.

Suhartono memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah peduli dengan melaporkan setiap kegiatan/aktivitas yang dicurigai sebagai  penempatan CPMI nonprosedural.

Sikap hakim yang meminta pihak-pihak pengusul Judicial review memperkuat argumentasinya, merupakan perkembangan positif sikap MK yang menandakan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi mulai bersikap kritis obyektif.

Percepatan pembahasan RUU TPKS, harus tetap menghasilkan peraturan perundangan-undangan yang memberi kepastian hukum yang menyeluruh pada kasus-kasus kekerasan seksual.

Sistem kerja tersebut tercantum pada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 01/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021