Anggaran 3 triliun yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Menurut saya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) harusnya tidak menerapkan standar ganda, sehingga tersirat ada agenda tersembunyi dan merusak iklim berinvestasi di Indonesia.

Sepeda motor sebagai transportasi umum ini memang tidak diatur dalam Undang-Undang, dan memang sebaiknya tidak menjadi transportasi umum.

Fraksi PKS melihat terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja.

Kami di DPR berulang kali, menyuarakan bahwa segera selesaikan kewajiban kepada para pegawai, pegawai itu baik yang administrasi, teknis maupun pilot, karena justru inilah kewajiban utama yang harus dibayarkan.

Temuan BPK ini harus diinvestigasi karena sudah melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku. Disinyalir sebagian alat tes tersebut  tidak memenuhi spesifikasi aspek kedaluwarsa. Ini membuat negara mengalami kerugian yang tidak sedikit

Jangan-jangan dengan audit yang transparan dan bebas dari kepentingan, HET (harga eceran tertinggi) nya bisa di bawah Rp14 ribu per liter. Ini tentu harus dibuktikan lewat audit tersebut.

Pemerintah harus mulai gerakan eradikasi (pemberantasan) mafia migor dengan memetakan secara spasial daerah-daerah rawan migor dan memberantasnya secara bertahap. dengan strategi ikan busuk, yakni memulainya dari kepala. Karena ikan membusuk dimulai dari kepala

Kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi masih rendah

Merasa tanah diserobot konglomerat, Petani kecil asal Surabaya mengadu ke DPR