Perlu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan mewah dan kendaraan dinas. Bila tidak, maka diperkirakan kuota BBM bersubsidi yang ada akan “jebol”, dan ini akan merugikan keuangan Pemerintah dan makin menguras anggaran negara.

Pimpinan Kepolisian harus kita evaluasi. Atau UU kepolisiannya harus kita evaluasi. Karena tidak seiring dengan keinginan masyarakat. Tidak seiring dengan moral masyarakat. Kalau kayak gini rusak semua tatanan moral kita.

Tapi kalau hari ini ada seorang Polisi dihukum pidana, hari ini bersyarat, tapi masih diperlakukan jadi anggota polisi, pertanyaannya institusi ini, institusi apa? Maka ini yang harus kita kritisi.

Ketua Komisi Ahli Keswan apresiasi langkah Kementan dalam rekayasa lalin hewan

Di internal kami sudah putuskan pembentukan lima Panja dan dalam rapat ini akan mengesahkan lima Panja, apakah dapat disetujui.

Presiden Jokowi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan lancar dan tepat waktu.

Jadi tidak di bawah kementerian. Kenapa? Karena tiap permasalahan data pribadi yang terjadi tidak pernah selesai.

Lamanya pembahasan RUU Penanggulangan Bencana disebabkan adanya perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB antara RUU yang diajukan oleh DPR RI dengan DIM RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh pemerintah RI.

Hal tersebut dinilai penting agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan.

Ketua OC Jakarta E-Prix 2022 Ahmad Sahroni yang juga merupakan pengusaha memberikan banyak sharing ilmu dan pengalaman.