Kami belum tahu persis apakah skema JETP ini, secara garis besar target-targetnya sudah tercakup dalam RUPTL 2021-2030, sehingga lebih bersifat teknis dari realisasi investasi transisi energi yang sudah direncanakan. Atau berupa skema baru yang bersifat komplementatif atas rencana yang sudah ada.

Jangan sampai kita tergantung, didikte atau dicampurtangani oleh pihak asing, apapun alasannya.

Saya sepakat dengan pembacaan potensi tersebut, dan kita tidak boleh tinggal diam. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Pemerintah tidak boleh menganggap enteng masalah lingkungan ini. Karena dampaknya bisa sangat besar. Bukan hanya terkait bagi pelestarian lingkungan tapi juga menyangkut ke masalah kesehatan masyarakat. Pemerintah harus melihat semua aspek untuk mencari jalan keluar dari masalah ini.

Karut-marut pertambangan nikel akhir-akhir ini sudah mencapai stadium darurat. Pemerintah harus lebih sungguh-sungguh menata kelembagaan Pemerintah dalam urusan tambang ini, baik dalam tataran pengelolaan maupun pengawasan. Ditjen Minerba Kementerian ESDM perlu ditata secara serius.

Nikel sebagai SDA strategis dan kritis sudah seharusnya dieman-eman. Masak yang kita ekspor berupa NPI (nickel pig iron) dan Fero Nikel, yang kandungan nikelnya hanya sekitar 4-10 persen. Ini kan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah.

Agar fair BPK harus dapat memastikan berapa nilai penerimaan negara sebenarnya dari program hilirisasi nikel ini. Sebab angka yang disampaikan Pemerintah terlalu bombastis dan tidak masuk akal.

Minimnya literasi inilah yang banyak mengakibatkan masyarakat terjerat kasus pinjaman online (pinjol). Maka penyuluhan dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya menjadi penting, agar dapat memberikan penjelasan secara gamblang dan masyarakat bisa memahami dengan lebih baik.

Adanya Angkatan Siber sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi negara. Ini adalah langkah yang wajar dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang semakin terhubung secara digital.

Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi. Sehingga apa yang disampaikan Presiden tepat dan akurat. Apalagi terkait jawaban Presiden terhadap kritik dari seorang ekonom senior. Inikan kritikan ilmiah dari ekonom yang sarat data. Jadi jawabannya harus matang. Menurut saya, Presiden blunder.