Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pancasila (UP)

Alhamdulillah baru saja kami tuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim, ini adalah pertemuan lanjutan setelah sebelumnya kami menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY, dan kali ini bertemu dengan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim.

Kata adil itu muncul dua kali kan, dari sila kelima kepanjangannya karena kita sudah berada di posisi 78 tahun Indonesia Merdeka, harusnya ada grafik yang kalau pun ada masalah tapi grafiknya menunjukkan naik gitu.

Saya yakin Tim TMC BRIN, yang sebelumnya BPPT, bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Selama ini Tim TMC BRIN diakui andal dalam merekayasa hujan buatan.

Fraksi PKS memandang kinerja ekonomi Indonesia tahun 2022 masih kurang mengesankan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen, sedikit lebih tinggi dari target 5,2 persen. Sementara itu, enam asumsi makroekonomi lainnya meleset dan jauh dari target.

Kementerian Perindustrian jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak menanggapi keluhan ini. Segera kirim tim pemeriksa ke pabrik produksi rangka eSAF.

Menurut dia, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik. Terlebih berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.

Ada sinyal bahwa demand kita terus naik namun produksi tetap. Karena itu Pemerintah harus berhati-hati memutuskan kebijakan ekspor gas ini. Jangan sampai kebutuhan gas domestik kita malah tidak terpenuhi.

Pertama, kita setuju segera deklarasi. Kenapa, karena ini tinggal 6 bulan lagi nih. Waktu enam bulan itu waktu paling minimal untuk kita bisa penetrasi ke akar rumput yang efektif.

Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak Pemerintah. Jangan juga Menko Marves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait.