Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penurunan angka kepatuhan anggota DPR RI melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ali mengatakan, penahanan kedua Tersangka selanjutnya menjadi kewenangan Tim JPU untuk 20 hari kedepan terhitung 19 Agustus 2021 hingga 7 September 2021.

KPK menduga aliran uang fee itu disetorkan dan dikumpulkan oleh pihak yang terkait dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkab Lampung Utara.

Penyitaan itu dalam rangka asset recovery hasil tindak pidana korupsi.

Saham-saham yang menjadi underlying pada reksa dana milik PT ASABRI pada manajer investasi tersebut dinilai merupakan saham berisiko dan tidak likuid.

Bagi analis CSA Research Institute Reza Priyambada, setiap kasus hukum yang menjerat salah satu emiten akan membuat harga suatu saham akan turun. 

Hal ini setelah pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Senin (16/8/2021).

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyoroti hasil survei KedaiKOPI yang menyebutkan masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum oleh institusi Kejaksaan. Bahkan survei tersebut menyebut 81,7 persen masyarakat setuju jika Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanudin. 

KPK memeriksa adanya dugaan korupsi penyalahgunaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Toshida 

Karyoto mengatakan, situasi pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, membuat penanganan kasus rasuah ini terhambat.