Alex menjelaskan, selama ini dalam proses penyadapan para penyidik bergiliran melacak ratusan nomor handphone.

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi Djoko Tjandra oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat sorotan tajam dari publik.

Perusahaan plat merah ini telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus itu sejak April 2018.

Belakangan ini ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil surveinya bahwa partai penguasa yang korupsinya dahsyat masih berada di papan atas bahkan nomor satu. Kenapa bisa demikian?

Seharusnya Kejaksaan menggunakannya untuk memberikan informasi dalam rangka crime prevention, bukan untuk meng-klaim perkara yang belum berkekuatan hukum tetap.

Mereka ialah Kepala Dinas PUPR Banjarnegara Tatag Rochyadi dan Kabid Penyelenggaraan e-Government Dinas Komunikasi dan Informartika Banjarnegara Veriyanto.

ICW menilai hukuman 12 tahun penjara terhadap Juliari Peter Batubara tidak masuk akal.

Padahal, kata Zaenur, perbuatan Juliari sangat serius lantaran melakukan tindak korupsi saat kondisi bencana non-alam, yaitu wabah covid-19.

Juliari juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp14,59 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap.