Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk meningkatkan penanganan Covid di Jatim.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa positif harian masih 16.744 kasus dan kematian harian mencapai 1.361 kasus pada Sabtu, (21/8/2021).

Hasil survei terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah yang dilakukan beberapa lembaga terbukti banyak yang meleset. Patut diduga riset yang dilakukan tak memiliki metodologi yang jelas, dan hanya berdasarkan teori ATS alias asal tuan senang.

Agar kondisi ketenagakerjaan tetap kondusif, maka Pengawas Ketenagakerjaan, termasuk Mediator Hubungan Industrial, harus secara intens berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di lapangan.

Tak hanya sekadar tanda kasih atas apresiasi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19, namun juga dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-76.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengurangi atau menunda anggaran untuk infrastruktur. Sebaiknya, anggaran tersebut sementara bisa dialihkan ke penanganan Covid-19.

Keterlibatan masyarakat juga bisa mengakselerasi proses pembaruan sehingga membantu tugas pemerintah daerah karena sesuai dengan UU No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pembaruan data menjadi kewenangan pemerintah daerah.

APBN 2022 mendukung keberlanjutan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berkeadilan.

Menurutnya pidato Presiden lebih banyak berisi asumsi dan harapan, namun kurang berpijak pada kenyataan di lapangan di saat pandemi ini. Angka-angka asumsi yang disampaikan sangat optimistis, baik angka pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun sayang, asumsi terhadap indikator penanganan Covid-19 sama sekali tidak diungkap.