Dia menilai pengadaan tes wawasan kebangsaan itu hanya sebuah cara untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.

Pasalnya menurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, menonaktifkan 75 pegawai tersebut bukan didasari perbuatan pelanggaran kode etik ataupun pidana.

Kalangan dewan meminta Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas dan memiliki reputasi baik, namun tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak diberhentikan.

Tes wawasan kebangsaan tidak cocok untuk menyeleksi pegawai negara atau aparatur yang telah bekerja lama. 

Sebab, dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, delapan diantaranya beragama Nasrani dan Buddha.

Saling lempar tanggung jawab antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian PAN-RB, Tjahjo Kumolo terkait 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan menuai kritik dari kalangan dewan.

Yudi mengatakan bahwa salah satu pertanyaan janggal saat diwawancara adalah soal pengucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain.

Kalangan dewan meminta kesekjenan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan ke publik soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan informasi terdapat 75 pegawai KPK, termasuk Novel yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka terancam gagal alih status menjadi ASN.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengklaim belum membuka data perihal pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di BKN.