Pimpinan DPR memandang perlu adanya keberanian seorang presiden untuk mengamendeman UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air.

Komunikasi antar DPR, MPR dan DPD belum terbangun dengan baik. Sebab, koordinasi antar kamar di parlemen itu belum diatur dalam Undang-undang (UU) MD3. Untuk itu, perlu ada penguatan komunikasi antar ketiga kamar tersebut.

Indonesia merupakan pergumulan ide-ide besar yang sejak dulu dilakukan oleh para Pahlawan. Untuk itu, seorang pemimpin harus berbicara tentang pikiran besar demi bangsa Indonesia ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan menteri agar tidak melepas aset negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa persetujuan parlemen.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut turut terlibat untuk merebut tiket Partai Golkar menuju kontestasi Pilpres 2019.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan korupsi dinilai hanya sebatas pencitraan. KPK disebut hanya merusak citra lembaga negara.

Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menindaklanjuti kerjasama penguatan DPR dengan Kongres Amerika Serikat (AS).

Sistem demokrasi di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibanding dengan Amerika Serikat (AS). Sebab, fungsi dan peran Kongres AS sangat besar baik dalam legislasi maupun penentuan budgeting pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memimpin delegasi parlemen Indonesia melakukan pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Demokrat dapil Carolina Utara 4, David Price di kompleks Capitol Hill, Washington DC.