Pimpinan DPR mendorong pemerintah untuk melakukan pemekaran terhadap sejumlah daerah. Sebab, pemekaran diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan setiap daerah di Indonesia.

DPR dibawah pimpinan Setya Novanto telah memanjakan pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana tidak, DPR kerap memuluskan setiap kebijakan pemerintahan Jokowi.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah memimpin rombongan anggota DPR RI berkunjung ke Brunei Darussalam selama tiga hari hingga Jum`at (17/11).

Pertemuan rombongan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan anggota Timwas TKI bersama ratusan perwakilan pekerja migran dan organisasi masyarakat Indonesia di Brunei yang berjumlah 49 organisasi berlangsung hangat dan penuh dengan suasana kekeluargaan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memimpin rombongan anggota DPR RI bertolak ke Brunei Darussalam dalam rangka melakukan kunjungan sekaligus membicarakan berbagai hal terkait masalah hubungan Indonesia dan Brunei.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak mau diseret-seret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan menteri agar tidak melepas aset negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa persetujuan legislatif.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tirani dalam penegakkan hukum di tanah air.

Sistem penegakkan hukum di tanah air membuat tatanan negara menjadi amatiran. Hal itu dinilai akibat ulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap merasa paling menonjol dari aparat penegak hukum lainnya.

Pimpinan DPR memandang perlu adanya keberanian seorang presiden untuk mengamendeman UUD 1945 yang ke-lima. Hal itu untuk memperkuat cabang-cabang dari kekuasaan yang ada di tanah air.