Perekonomian nasional pada triwulan I tahun 2018 ini masih diwarnai merosotnya daya beli masyarakat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pengawasan dan pembinaan ini juga harus diikuti dengan sanksi yang tegas. Selain itu konsisten terhadap para pelaku jual beli jabatan.

Meningkatkan daya beli dan pendapatan masyarakat menjadi tantangan dan tugas utama pemerintah ke depan. Sebab, hal itu menjadi fondasi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keputusan pemerintahan Presiden Jokowi menaikan harga BBM nonsubsidi harus diprotes. Hal itu mengingat kenaikan harga BBM tersebut di tengah isu daya beli masyarakat yang terus menurun.

Diduga pembuatan aset jual-beli itu untuk menyamarkan pemberian.‎

Target Sergap hariannya sebanyak 7.000 ton GKP dengan harga beli berkisar Rp4.200 per kg di lapangan.

Politikus PDIP itu dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di Nganjuk, Jawa Timur.

Menurunnya daya beli masyarakat dinilai akibat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat. Akibatnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kian terpuruk.

Presiden Jokowi dinilai keliru dalam menyikapi terjadinya daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan. Sebab, penurunan daya beli masyarakat dianggap sebagai fakta perekonomian masyarakat yang semakin buruk.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.