Menurunnya daya beli masyarakat dinilai akibat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat. Akibatnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kian terpuruk.

Presiden Jokowi dinilai keliru dalam menyikapi terjadinya daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan. Sebab, penurunan daya beli masyarakat dianggap sebagai fakta perekonomian masyarakat yang semakin buruk.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Penurunan daya beli yang dialami masyarakat saat ini harus segera diatasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jika tidak, maka masyarakat akan menderita dengan situasi ini.

Penurunan daya beli masyarakat saat ini dinilai bukan persoalan politik. Melainkan, penurunan daya beli masyarakat saat ini sebagai fakta yang disampaikan oleh BPS.

PAN meminta agar Presiden Jokowi koreksi diri terkait turunnya daya beli masyarakat. Bukan malah menebar tudingan terhadap lawan politiknya.

Menurut Bambang, masyarakat sekarang memang lebih gemar menabung dibanding berbelanja.

Lelang yang akan berakhir pada 26 September ini, untuk tipe tersebut ada yang menawar tertinggi pada angka beli 155 ribu dollar

KPK telah mengantongi informasi dan bukti dugaan "jual beli" pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (

Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat melakukan imbal beli dalam pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan (Alphalhankam) berupa pesawat tempur Sukhoi SU-34