Pemerintahan Walikota Bekasi diminta untuk memerintahkan aparat gabungan dari Satpol PP Kota Bekasi, Kepolisian untuk segera membongkar ratusan lapak PKL yang berjualan di sepanjang jalan akses masuk Pasar Baru Kota Bekasi.

Penerbitan PP Nomor 43 Tahun 2018 dinilai ngawur alias keliru soal pemberian hadiah bagi masyarakat yang melapor tindak kejahatan korupsi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi diminta untuk segera mencabut PP tersebut.

Ketua DPP PKS sekaligus deklarator gerakan tagar 2019 Ganti Presiden, Mardani Ali Sera diminta untuk tidak menimbulkan situasi yang semakin panas.

Menurutnya, Hanif yang saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan RI, diminta untuk ikut mempertanggungjawabkan kepengurusan periode ini, jelang Muktamar PKB yang akan digelar lima bulan lagi.

BMKG diminta tanggung jawab atas jumlah korban jiwa yang meninggal dunia akubat tsunami yang menerjang Palu, Sulawesi Tangah.

Partai Golkar diminta untuk mengembalikan seluruh uang dari kasus suap PLTU Riau-1. Sebab, pengurus Golkar baru mengembalikan uang senilai Rp700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Majelis hakim Tipikor Jakarta yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) diminta memperhatikan detail bukti-bukti dan memutus dengan hati nurani, tanpa perlu takut dari tekanan pihak manapun.

Pemda diminta mengecek dan menyesuaikan zonasi persekolahan sebelumnya, dengan kondisi lapangan di wilayah masing-masing.

Negara diminta untuk  menjaga kearifan lokal yang sejalan dengan upaya pelestarian SDG.

KPU diminta untuk segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan koruptor untuk maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019 mendatang.