Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. DPR RI, menjalankan kedaulatan rakyat, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, tentu kita tahu DPR memiliki tiga fungsi, (yaitu) pengawasan, anggaran, dan legislasi. Dalam perjalanan tiga tahun lebih pandemi Covid-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut kritik, tekanan-tekanan publik. Karena publik punya harapan yang tinggi tentang parlemennya.

Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan apresiasinya atas capaian pemerintah yang memperoleh opini (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK pada LKPP Tahun Anggaran 2022.

Tingkatkan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan

Capaian ini memperlihatkan APBN Tahun Anggaran 2022 berada dalam desain fiscal dan postur APBN yang sesuai dengan ketentuan.

Perencana Kemnaker Harus Pahami Perubahan Siklus Kebijakan Publik di Era Digital

Walaupun anggaran untuk itu selalu dibatas-batasi Menteri Keuangan, yang mungkin saja hal tersebut dianggap tidak masuk dalam skala prioritas.

KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas RI tahun anggaran 2012-2018.

Kenaikan 7,8 persen berpacu pada anggaran ketahanan pangan di outlook APBN 2023 yang sebesar Rp100,9 triliun