Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Tidak berpihak kepada petani dan nelayan.

Pemilu 2024 pasti tidak akan netral. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik Jokowi yang notebene sebagai kepala pemerintahan.

Kami mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menyatakan dengan tegas menolak politik dinasti dengan segala praktiknya. Kami juga menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM.

Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia yang berkuasa, apakah pantas ikut cawe-cawe dalam mengeksekusi baik langsung maupun tidak langsung melalui orang terdekat, atau pembantunya terhadap  dua kejadian diatas, dan bagaimana dampaknya terhadap situasi dan kondisi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penguasaan teknologi dan dukungan politik lewat penerbitan regulasi jadi modal utama Indonesia untuk bisa menguasai teknologi

Pilihan buruh kepada Pasangan AMIN merupakan langkah perjuangan politik kaum buruh di Banten.

Larangan politik dinasti patutnya diatur secara tegas. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan politik dinasti. Kendati demikian, tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena pernah diputus MK.

Kemudian, putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita kroscek terus menerus sebagai sipil maupun mahasiswa.

Ini merupakan tindakan yang buruk. Sekelas presiden seharusnya menjaga netralitas sebagai kepala negara dengan tidak melakukan tindakan yang mencederai demokrasi.