Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia capres dan cawapres yang memuluskan putra sulung Presiden Jokowi dinilai mencederai etika politik dan menginjak-injak keadilan.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” politik untuk biaya kampanye.

Politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.

Artinya dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut.

Fadel : Asing Mempertanyakan Kontestan Pemilu Masih Menjadi Bagian Dari Pemerintah

Sejumlah pakar hukum tata negara (HTN) mengungkapkan pemakzulan atau  pelengseran terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi unsur konstitusi.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan. Apakah ada pembahasan politik dalam pertemuan Puan dan Jokowi?

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Ketua MPR Dorong Peningkatan Peran Perempuan di Politik

Mendesak Polri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam politik praktis

Mahasiswa UKI menilai putusan MK mencoreng lembaga yang diamanahkan untuk menjaga konstitusi Negara.