Padahal program bantuan kuota yang diluncurkan Kemdikbud pada September 2020 lalu bertujuan meringankan beban guru dan siswa, saat menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sebanyak 633 siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Cimahi, Jawa Barat tidak memiliki gawai untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Kesehatan dan keselamatan anak adalah prioritas utama dan juga pemerintah dalam hal ini lewat kemendikbud berkomitmen untuk menjamin anak-anak penyandang disabilitas mendapat hak mendapatkan pendidikan yang layak.
Pemerhati pendidikan dari Center for Education Regulation and Development Analysis (CERDAS), Indra Charismiadji menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19.
Akibat pandemi yang berlangsung hampir dua tahun dan kapan berakhir semua tidak tahu membuat Lestari khawatir kita akan berhadapan dengan ‘learning lost’.
Banyak kalangan, mulai dari pemerintah, pakar, termasuk MPR sendiri, yang merasa prihatin kemudian melakukan berbagai kajian untuk mencari jalan keluarnya.
Kepala Sekolah Murid Merdeka (SMM), Laksmi Mayesti mengatakan, hal yang perlu diingat dari sistem pembelajaran blended learning yaitu bukan berarti para siswa hanya belajar secara dalam jaringan (daring) atau online saja.
Sedangkan di wilayah PPKM Level 4 masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), guna menghindari penularan Covid-19.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Kabinet Indonesia Jilid II, Prof. Mohammad Nuh meminta pemerintah mewaspadai fenomena stunting learner, yang diakibatkan oleh kesenjangan digital selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).