Artinya, ini ada satu tindak kejahatan yang direncanakan dan ini mengandung unsur kerugian ekonomi negara, kalau boleh saya masuk lebih dalam ada UU Nomor 7 Tahun 1955 itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi, saya rasa ini juga bisa masuk oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri jangan hanya berhenti di sini.

Dia (Menteri Sakti Wahyu) membuat pernyataan ketika melakukan penyegelan, itu di tanggal 9 Januari 2025, dia mengatakan akan menemukan atau mengungkapkan pelakunya dalam rentang waktu 20 hari. Berarti kalau 20 hari, berarti tanggal 29 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyatakan bahwa Komisi IV akan memanggil Kementerian KKP untuk membahas kelanjutan investigasi terkait pagar laut di Tangerang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kegiatan strategis bedah unit pengolah ikan (UPI) skala mikro kecil, guna mendukung program prioritas swasembada pangan, hilirisasi dan makan bergizi gratis.

Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas. Kami sudah membahas di internal Komisi IV, dan begitu masa sidang dibuka, kami akan segera melakukan kunjungan spesifik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mengembangkan standar produk perikanan, usai meraih penghargaan Herudi Technical Committee Award (HTCA) 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Kemendes PDT Gandeng KKP Kembangkan Potensi Perikanan Desa

MoU dengan KKP, Mendes Optimis Desa Mampu Suplai Program Makan Bergizi Gratis

Kami punya 3 program unggulan yakni 1 rumah 1 sarjana untuk Orang Asli Kaimana (OAK), Kartu Kaimana Pintar (KKP) senilai Rp.2.400.000 untuk pelajar SMA/SMK serta Bantuan untuk lansia, fakir miskin, janda dan duda.

Ketika kita berbicara tentang pelelangan saja, ini luar biasa sangat bermasalah. Para nelayan kita ini mencari ikan ke laut selama 2-3 hari, lalu mereka pulang dengan harapan ingin mendapatkan uang cash untuk hidup dia, tapi ternyata di pelelangan ini dihutangi.