Jum'at, 14/11/2025 18:22 WIB
Ruang siber kita sudah menjadi ruang bermain dan belajar bagi anak-anak. Negara harus hadir memberi perlindungan.
Rabu, 12/11/2025 14:28 WIB
Karena ide dasar pembentukan UU adalah pembinaan Pancasila oleh sebuah badan yang namanya BPIP. Sementara kementerian itu diatur dalam UU Kementerian Negara.
Rabu, 12/11/2025 13:49 WIB
Kalau dengan harmonisasi yang berjalan hari ini, kita mungkin sudah bisa memantapkan konsepsinya. Nanti kita akan kembalikan kepada pembahasan.
Selasa, 11/11/2025 13:26 WIB
Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu.
Senin, 10/11/2025 16:13 WIB
Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) tahap kedua untuk dilanjutkan ke Baleg.
Selasa, 14/10/2025 17:24 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Sukri, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selasa, 14/10/2025 16:39 WIB
Banyak sekali pegawai berstatus PPPK yang menantikan kepastian seperti apa kebijakan pemerintah ke depan.
Senin, 29/09/2025 18:45 WIB
Penghapusan wacana kewenangan BPIP untuk bisa menilai indeks Pancasila dilakukan agar badan tersebut tak menjadi alat kekuasaan untuk `menggebuk`
Kamis, 18/09/2025 20:14 WIB
Kami sepakat Prolegnas prioritas 2025 yang besok akan disetujui bersama pada pembahasan tingkat 2 akan dievaluasi pada Desember 2025 atau Januari 2026.
Kamis, 18/09/2025 17:26 WIB
Ya sampai sekarang kan makanya Undang-Undang Pori kita tetap masukkan. Bahkan 2025 dan 2026.