Hari ini kita merasakan dampak dari pesan dan urgensi kemandirian bangsa ala Bung Karno  juga Pak Harto puluhan tahun silam. Di mana kemandirian ekonomi dan kecintaan terhadap produk dalam negeri merupakan cara terbaik warga bangsa dalam membangun ketahanan ekonomi dan kedaulatan negara.

Saya kira tidak ada yang salah dengan usulan atau permintaan Kepala Badan otorita IKN terkait skema crowd funding pembiayaan IKN. Ini akan menjadi ujian kebersamaan dan nasionalisme kita sebagai bangsa yang terkenal dengan tradisi gotong-royong.

Saya hanya mengingatkan saja, bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa. Meskipun dalam skala atau skup pemerintahan yang terkecil, tetapi tetap pejabat pemerintahan. Sehingga saat dilantik juga disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya.

Bangsa yang besar ini tidak bisa kita serahkan nasibnya hanya kepada politisi yang kerap berpikir tentang next election.  Kita harus serahkan bangsa ini kepada negarawan memikirkan tentang next generation.

Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Pasalnya dr Terawan adalah salah satu dokter terbaik yang dimiliki Indonesia. Banyak prestasinya, kami akan memperjuangkannya.

Semua persoalan yang diajukan, akan diperhatikan dan diupayakan solusi selain mendapat klarifikasi dan keterangan on the spot (dalam pertemuan itu), tetapi juga tetap akan disampaikan kepada Kementerian terkait.

Bukan tanpa alasan, menurut dia, sampai saat ini wilayah perbatasan di Indonesia masih bermasalah. Terbukti dengan masih adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan yang masih rendah. Di sisi lain, Pulau terluar juga sangat rawan dengan kejahatan.

Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun, dan maksimal 2 periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali. Ini prinsip.

Posisi saya sebagai Ketua DPD RI, yang juga Senator, memang meminta kepada seluruh anggota DPD RI untuk tidak tersekat dalam kelompok tertentu. Tetapi mewakili dan menerima seluruh elemen. Karena, sejatinya seorang Senator harus berpikir dan bertindak sebagai seorang Negarawan yang berada di dalam wilayah legislatif.