Negara ini memberi ruang besar kepada Oligarki, bukan kepada rakyat sebagai pemilik negara. Akibatnya, kita lihat ketimpangan sosial dan gap kekayaan sangat tinggi.

Orientasi tersebut diharapkan dapat mengenal karakter kerja dan tata kelola kelembagaan DPD RI. Untuk itu pada kesempatan orientasi ini semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya agar CPNS bisa memahami DPD RI seperti apa.

Kita harus mencari efisiensi dalam keamanan laut kita, seharusnya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjadi `ketua kelas` dalam hal ini. Saat ini seakan jalan sendiri-sendiri baik itu Bakamla, kementerian/lembaga, Polisi, Bea Cukai, dan lainnya.

Ada beberapa isu strategis yang hendak kami mintakan penjelasan secara komprehensif dari pemerintah dalam hal ini Mendagri yakni terkait rencana pemekaran di wilayah Papua dan Papua Barat yang menuai pro-kontra di tengah rakyat Papua, pelaksanaan Otsus di Aceh, pelaksanaan desentralisasi dan isu persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Kasus BLBI sudah terlalu berlarut-larut. Oleh sebab itu, kita mendesak Pansus bergerak cepat. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Kita ingin kasus ini dapat segera dituntaskan.

Kami berharap agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan kereta api cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2022 ini.

Saya kira setelah kami fasilitasi pada tahun lalu, masalah ini sudah selesai. Sebab, masing-masing pihak saat itu sudah tanda tangan komitmen. Tapi ternyata masih ada masalah. Saya seperti berhutang. Makanya saya datang langsung ke sini.

Kita menyambut baik dan berterimakasih adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai salah satu landasan bagi DPD RI, untuk bersinergi dalam mendukung peningkatan layanan SPBE di lingkungan DPD RI.

Kita masih menghadapi masalah yang sama, yaitu kenaikan harga komoditas sembako setiap menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Belakangan ini kita juga disibukkan dengan urusan hilangnya minyak goreng di pasaran. Sebelumnya sudah ada persoalan cabe rawit, kedelai, dan lainnya.

Saya mendukung pernyataan Presiden bahwa parlemen dan pemerintah perlu mendiskusikan dan memobilisasi kebijakan-kebijakan mengenai prubahan iklim, karena isu ini perlu aksi nyata untuk mengatasinya.