Seluruh partai politik (Parpol) ditantang mengajukan kader potensialnya untuk bertarung di Pilpres 2019. Sehingga, para kandidat bisa saling adu program dan gagasan untuk Indonesia ke depan.

Partai Hanura seharusnya menjunjung etika politik dalam menempatkan kadernya sebagai pejabat di Fraksi DPR. Sebab, posisi kader sangat menentukan integritas sebuah partai.

Bagi petahana atau calon yang berasal dari unsur penyelenggara negara tak jarang modal tersebut dikumpulkan dengan cara menerima suap terkait jabatannya.

Petisi permintaan agar Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman (MSI) mundur dari jabatannya dinilai sebagai pertanda kekecewaan seluruh kader dan simpatisan.

Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman (MSI) diminta mundur dari jabatannya. Hal itu menyikapi pidato MSI untuk mengajukan kader PKS sebagai Cawapres untuk mendampingi Presiden Jokowi.

Partai Golkar membuka pintu bagi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menjadi kader. Bahkan, Fahri diajak masuk Golkar disebut atas permintaan Presiden Jokowi.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 sebagai momentum pemanasan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Untuk itu, PPP menginstruksikan agar seluruh kader turun dalam pemenangan Pilkada 2018.

Gagalnya pencalonan Siswandi karena terganjal syarat mahar miliaran rupiah yang diminta kader PKS.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diyakini bisa membawa partainya menjadi pemenang dalam Pemilu 2019 mendatang. Sebab, dibawah kepemimpinan Airlangga seluruh kader Golkar semakin solid.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romi) mengajak seluruh kader dari kubu Djan Faridz untuk bersatu.