Partai Golkar mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak mencabut moratorium terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Pemerintahan Indonesia dinilai lemah dalam daya tawar untuk membela nasib pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri. Hal itu menyusul eksekusi mati Tuti Tursilawati di Arab Saudi tanpa pemberitahuan.

Anggota MPR mempertanyakan penegakan hukum di Arab Saudi terkait eksekusi mati Pekerja Migra Indonesia (PMI) Tuti Tursilawati. Alasannya, penegak hukum Arab Saudi tidak memproses pelaku pemerkosaan terhadap Tuti.

Kelompok-kelompok milisi bersenjata tergerak membantu petugas penegak hukum, sementara kafilah migran bergerak menuju perbatasan AS

Tuntutan ini menyusul terjadinya eksekusi mati yang dilakukan oleh Saudi terhadap PMI Tuti Tursilawati pada Senin, 29 Oktober lalu.

Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyebut ribuan migran yang berjalan menuju perbatasan AS-Meksiko, telah melempar batu ke arah militer AS dan polisi Meksiko.

Politikus PDIP mendukung langkah pemerintah melayangkan protes keras kepada pemerintahan Arab Saudi terkait eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia (PMI), Tuti Tursilawati.

Kasus Tuty menambah deretan panjang eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi tanpa notifikasi resmi kepada Pemerintah Indonesia.

Pemerintah didesak harus mengubah sistem penempatan dan pengiriman pekerja migran keluar negeri secara drastis.

Menaker Hanif Dhakiri berharap seluruh desa kantong pekerja migran yang berjumlah sekitar 4.000 desa, mampu melaksanakan program Desmigratif (desa migran produktif) yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan