Bapak Menko kami ingin mengingatkan kembali bahwa tidak semua pelabuhan tradisional adalah jalur penyeludupan, jadi banyak dari mereka merupakan bagian ekonomi lokal yang sudah berlangsung sejak lama.

Bapak Menko kami ingin mengingatkan kembali bahwa tidak semua pelabuhan tradisional adalah jalur penyeludupan, jadi banyak dari mereka merupakan bagian ekonomi lokal yang sudah berlangsung sejak lama.

Publik jadi bertanya-tanya, ada apa dengan model penegakan hukum seperti ini. Terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Ini berbahaya. Harus ada kontrol publik.

Komisi II hanya melakukan evaluasi, nanti hasil evaluasi sebagaimana ketentuan Pasal 228 A Ayat 1 dan Ayat 2 (Tata Tertib DPR), akan kami serahkan ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ya gimana gue mau nanggepin, gue nggak punya intelijen, kan Presiden aja harusnya tidak, apa namanya, langsung sebut aja kalau menurut saya raja kecil itu

Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden.

Dia (Menteri Sakti Wahyu) membuat pernyataan ketika melakukan penyegelan, itu di tanggal 9 Januari 2025, dia mengatakan akan menemukan atau mengungkapkan pelakunya dalam rentang waktu 20 hari. Berarti kalau 20 hari, berarti tanggal 29 Januari 2025.

Anggota Baleg DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti pentingnya batasan yang jelas dalam keterbukaan informasi publik dalam RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG aman hingga tiga bulan ke depan, serta distribusi LPG 3 kg berjalan lancar hingga ke tingkat sub-pangkalan.

Program Cek Kesehatan Gratis Diapresiasi WHO, Pimpinan MPR Bicara Aksi Nyata Presiden Prabowo