Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai Integrasi Moda Transportasi Publik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9).

Hal itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sampaikan setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Senin (25/9).

Rapat Paripurna pengesahan UU APBN 2024 juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa, serta Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly.

Pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang, (dibahas) khususnya terkait dengan substansi perubahan pasal-pasal undang-undang tersebut.

Benar, nanti malam ada pertemuan. Rapat koordinasi di DPP Partai Golkar, Sekjen Koalisi Indonesia Maju plus beberapa partai yang sudah bergabung dengan Pak Prabowo memberikan dukungan.

Insya Allah Rabu sore jam 15.30 WIB akan diselenggarakan rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah di DPR untuk membahas RPKPU pendaftaran peserta Pilpres.

Sampai hari ini kami belum membentuk tim ya, jadi struktur belum terbentuk baru rapat-rapat, terus penyebutan nama Mbak Najwa dari ketokohan Mbak Najwa, tapi secara resmi belum membicarakan itu.

Ketua Panja Pembahasan Revisi UU IKN Junimart Girsang menyampaikan Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah menyepakati bersama untuk menyetujui isu pokok perubahan beserta daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU IKN di antaranya kluster terkait pertanahan, kluster terkait pengelolaan keuangan, kluster tentang tata ruang, dan kluster tentang jaminan keberlanjutan.

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu RI bersama Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) dan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Tadi telah kita dengarkan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi setuju dengan catatan. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?