Secara umum saya menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin membangun PLTN sebagai pembangkit listrik alternatif untuk menekan emisi karbon. Tapi saya lihat cara dan tahap perencanaannya bermasalah.

Saya mengapresiasi kesiapan Kejaksaan dalam menghadapi Pemilu nanti. Proses di Gakumdu sepertinya sudah dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan baik.

Saya khawatir dengan rencana tambahan porsi listrik dari sumber EBET yang mencapai 61 GW dan kontribusi IPP (independent power producer) yang semakin besar, harga listrik akan dikendalikan oleh listrik mahal pembangkit swasta. Hal ini tentu sangat tidak kita inginkan.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” untuk biaya kampanye.

Tidak ada gunanya merevisi kebijakan tersebut di ujung rezim pemerintahan sekarang ini. Karena yang akan melaksanakan target dalam KEN ini Pemerintah periode berikutnya.

Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan nelayan adalah harga patokan ikan, yang dipatok dalam keputusan Menteri KKP terlalu tinggi. Padahal harga ikan real-nya itu biasanya jauh lebih rendah sehingga pungutan yang dikenakan kepada nelayan menjadi lebih tinggi dari real pendapatan mereka.

Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini.

Dunia sedang menyaksikan genosida mengerikan oleh penjajah Israel terhadap anak-anak, perempuan, dan orang tua di Gaza Palestina. Sampai dengan hari ke 37 korban jiwa rakyat Palestina mencapai 11.223 jiwa dimana 75 persen adalah anak-anak (4.506 jiwa), perempuan (3.027 jiwa) dan orang tua (678 jiwa). 28.000 jiwa lainnya mengalami luka-luka serius yang tidak bisa dirawat dengan baik karena rumah sakit telah hancur.

Subsidi itu intervensi negara dengan menggunakan uang pajak rakyat untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang tidak mampu, khususnya terkait dengan barang kebutuhan pokok masyarakat. Uang negara yang langka harus dikelola secara efisien, agar betul-betul dapat meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya subsidi harus tepat sasaran.

Yang pertama tentulah kami sangat berterima kasih kepada para perempuan caleg DPR RI yang telah siap berjuang bersama PKS untuk memenangkan pemilu.