Fraksi PKS setuju dengan pendapart Kepala BRIN bahwa yang dibutuhkan Indonesia ke depan adalah PLTN skala besar dengan daya lebih dari 1.000 MW jenis generasi ke-3 PWR (pressure water reactor) untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Fraksi PKS sepakat dan sejalan dengan aspirasi yang disampaikan teman-teman Serikat Pekerja (SP) PLN terkait penolakan skema power wheeling. Fraksi PKS melihat ketentuan ini sangat berbahaya bagi tata kelola kelistrikan nasional. Karena itu dengan tegas Fraksi PKS menolak usulan tersebut.

Ini kan masih sangat lama. Untuk apa Pemerintah terburu-buru berencana memberikan izin perpanjangan. Apa urgensinya? Apalagi dengan menabrak peraturan perundangan yang ada. Belanda kan masih jauh.

Apalagi kalau masing-masing di antara kita enggak punya dasarnya, hanya menggunakan angka-angka asumsi juga. Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau tadi PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba?

Secara umum saya setuju penambahan kuota untuk solar dan gas elpiji 3 kg, menuju hari natal dan tahun baru tahun 2024. Karena dua Komoditas ini kan dikonsumsi terutama oleh masyarakat kecil dan transportasi umum. Penambahannya juga tidak banyak. Kita ingin masyarakat tenang dan gembira memasuki tahun baru dan tidak ada antrian BBM atau kelangkaan gas melon 3 kg.

Karena itu waktu untuk perpanjangan izin tersebut masih cukup lama, sehingga tidak perlu terburu-buru. Biarlah ini diurus oleh Pemerintahan yang akan datang agar lebih optimal. Sehingga tidak ada kesan untuk mengejar Pemilu atau “deal-dealan” politik untuk biaya kampanye.

Presiden harus menganggap kejahatan ini bukan tindak kriminal biasa melainkan upaya yang dapat mengganggu program hilirisasi nikel. Sebab hingga saat ini beberapa smelter nikel dalam negeri sedang kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku.